KORLANTAS POLRI – Korlantas Polri resmi menerapkan tilang elektronik dengan menggunakan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sebanyak 244 titik dipersiapkan di tahap pertama pelaksanaan ETLE ini.
ETLE sendiri merupakan program Polri dengan mengedepankan teknologi informasi. Hal ini akan meminimalisir penyalahgunaan wewenang khususnya anggota Korps Lalu Lintas Polri di lapangan.
Pengamat kebijakan transportasi publik Azas Tigor Nainggolan menilai pemberlakuan tilang elektronik ini, pertama akan mengubah budaya disiplin lalu lintas masyarakat. Kedua yakni efisiensi tenaga kepolisian, dan ketika yakni keadilan.
“Sangat setuju. Satu, itu akan berubah budaya disiplin lalu lintasnya masyarakat ya. Kedua efisiensi tenaga polisi. Ketiga lebih pada keadilan. Jadi orang nggak pandang bulu nih yang ditangkap siapa, kalau dia melanggar ditilang. Saya setuju,” ungkap Tigor, Selasa (23/3/2021).
Dia juga tidak mempermasalahkan jika sanksi denda maksimal diterapkan jika ada pelanggaran, sehingga tidak akan ada tawar menawar sanksi denda yang diberikan. “Sanksi maksimal yang diterapkan? Ya kalau dulu sampai sekarang itu kan sangat tergantung pada hakim. Jadi tetap aja pelaku pelanggaran nggak bisa nawar. Tetap nggak bisa nawar,” katanya.
“Seringkali kalau sama hakim kan mau-maunya hakim. Dan itu menghambat penegakan juga. Misalnya gini, pelanggar masuk jalur transjakarta, maksimal kan Rp500 ribu. Nah hakim paling cuma kasih Rp50 ribu, atau Rp100 ribu. Nah ini kan juga menghambat penegakan,” kata Tigor.
Sehingga, kata Tigor, dengan penerapan tilang elektronik ini akan merubah paradigma masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. “Jadi orang pikir hanya denda segitu aja ya udah dilanggar tidak apa-apa, misalnya. Nah dengan adanya tilang elektronik ini diterapkan sanksi maksimal ya menurut saya akan merubah paradigma masyarakat, pengguna jalan. Maka dia akan lebih hati-hati dan akan lebih tertib menurut saya,” tegasnya.