KORLANTAS POLRI, Tanjung Selor – Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan integrasi data kendaraan melalui sistem Electronic Registration and Identification (ERI).
Kasi Standarisasi Subdit STNK Ditregident Korlantas Polri, AKBP Petrus Aldo Siahaan, menegaskan bahwa langkah ini penting agar data lebih tertib dan valid.
“Sampai sekarang ini kami masih melakukan pengintegrasian data,” kata AKBP Aldo, Rabu (20/8).
Ia menjelaskan, ERI merupakan sistem nasional Korlantas yang wajib digunakan seluruh Bapenda dan Samsat di Indonesia.
“ERI adalah sistem yang dikembangkan Korlantas Polri. Sistem ini wajib dimiliki seluruh Bapenda dan Samsat di Indonesia,” ujarnya.
Saat ini tercatat sekitar 450 ribu kendaraan di Kaltara sudah masuk dalam ERI. Namun, menurut AKBP Aldo, masih perlu penyempurnaan.
“Dalam ERI ini masih perlu penyempurnaan. Karena itu, kita lakukan integrasi agar data lebih tertib dan sesuai kondisi riil di lapangan,” bebernya.
Dengan integrasi tersebut, aparat bisa memantau kendaraan yang menunggak pajak maupun yang telah mutasi keluar-masuk wilayah.
“Dengan begitu, data lebih akurat dan tidak ada lagi kendaraan yang luput dari pendataan,” tegasnya.
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo, menyambut positif kerja sama ini karena akan berdampak pada efektivitas pemungutan pajak.
“Integrasi ini agar data di Bapenda Kaltara sesuai dengan sistem ERI. Jadi, lebih sinkron dan akurat,” ungkapnya.
Bapenda Kaltara menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp105 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp120 miliar pada tahun ini.
“Sebagian target itu berasal dari opsen kabupaten/kota. Jadi, target disesuaikan antar provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Tomy.
Ia optimistis integrasi ERI akan memberi dampak signifikan.
“Kalau datanya sudah valid, maka pemungutan lebih efektif dan penerimaan daerah juga semakin optimal,” pungkasnya.
