KORLANTAS POLRI, Jakarta-Program penertiban kendaraan angkutan barang bermuatan dan berdimensi berlebih (Zero Overload Over Dimension) yang tengah digulirkan Korps Lalu Lintas Polri mendapat respons positif dari pengamat transportasi dan kebijakan publik.
Darmantyas, pengamat transportasi, mengapresiasi langkah tegas yang diambil Kakorlantas. Menurutnya, meski pembahasan soal kendaraan kelebihan muatan dan dimensi telah berlangsung lama, aksi nyata baru mulai terlihat saat ini.
“Saya optimistis penertiban ini akan berjalan serius dan konsisten. Pelaku usaha maupun pengemudi tidak perlu khawatir karena yang dilarang bukan truk secara umum, melainkan kendaraan yang melebihi ketentuan muatan dan dimensi. Penertiban ini justru diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Darmantyas menilai arah kebijakan Kakorlantas sudah jelas dan praktis, hanya tinggal bagaimana penerapan di lapangan.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menambahkan, penanganan kendaraan kelebihan muatan dan dimensi harus dilakukan secara lintas sektoral dan terencana.
“Penertiban ini tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu kementerian. Dibutuhkan koordinasi antar kementerian serta roadmap yang jelas agar proses edukasi dan penindakan berjalan terukur dan berkelanjutan,” kata Agus.
Agus juga menekankan pentingnya data valid untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.
“Dengan data yang lengkap, keluhan atau kerugian dapat dihitung secara objektif. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat harus didahulukan sebelum penegakan hukum,” ujarnya.
Program Zero Overload Over Dimension ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan di jalan sekaligus memperbaiki kualitas angkutan barang nasional.
Saat ini, Korlantas Polri tengah melaksanakan sosialisasi program nasional “Indonesia Menuju Zero Overload Over Dimension” yang berlangsung selama satu bulan penuh. Program ini dijalankan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang, dilanjutkan dengan tahap peringatan, dan akhirnya memasuki tahap penegakan hukum secara tegas dan konsisten.
Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia.
