KORLANTAS POLRI, Pangkalpinang– Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.
Direktur Lalu Lintas Polda Babel, Kombes Pol Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keringanan dalam membayar tunggakan pajak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
“Kami dari Direktorat Lalu Lintas mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat,” ujar Hendra dalam keterangan tertulis di Pangkalpinang, Kamis (1/5).
Ia menjelaskan, program pemutihan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari dua tahun.
Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program ini di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.
“Untuk kendaraan bermotor yang menunggak di atas dua tahun, pemilik hanya perlu membayar pokok pajak selama dua tahun terakhir, tanpa dikenai denda,” terangnya.
Meski begitu, ia menambahkan bahwa untuk proses bea balik nama, masyarakat tetap akan dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: untuk kendaraan roda dua, biaya BPKB sebesar Rp225.000, STNK Rp100.000, dan plat nomor Rp60.000. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, biaya BPKB sebesar Rp375.000, STNK Rp200.000, dan plat nomor Rp100.000.
Kombes Hendra juga menegaskan bahwa program pemutihan ini dapat diakses di seluruh kantor Samsat yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Silakan manfaatkan program ini di kantor Samsat terdekat. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya.
