KORLANTAS POLRI – Gubernur Jambi Al Haris mengeluarkan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 30 April 2022 mendatang.
Kebijakan tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 sekaligus HUT ke-65 Tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Agus Pirngadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Dr. Ahmad Subhan.
“Kebijakan berlaku terhitung mulai dengan hari ini, ini merupakan program keringanan pajak, berupa pembebasan BBN II dan denda PKB,” katanya, Jum’at.
Subhan menjelaskan, ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 21 KEPGUB/BAKEUDA-2-2/2022 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II bea balik nama kendaraan bermotor lelang dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor 1 dan 2 serta lelang.
Dalam surat tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menetapkan kebijakan diantaranya.
PERTAMA : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lelang dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II serta Lelang.
KEDUA : Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya dipungut pokok tunggakan pajak, sesuai dengan jatuh tempo pajaknya.
KETIGA : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajaknya terhitung mulai hari 7 Januari hingga 30 April 2022.