KORLANTAS POLRI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa menteri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Operasi Ketupat 2021 pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran 2021.
Rapat yang digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan turut dihadiri Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono MH beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri. Agenda rapat dilaksanakan secara tertutup. Turut hadir pula Kapolda se-Indonesia secara virtual.
“Rapat koordinasi bersama beberapa kementerian terkait dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2021. Pasca libur Idul Fitri 2020 data positif Covid-19 meningkat sampai 93 persen, meninggal meningkat 63 persen. Berdasar itu, pemerintah mengajak masyarakat dengan kesadaran penuh untuk tidak mudik.” quote Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Rabu (21/4/2021).
Brigjen Pol Rusdi Hartono menambahkan dari sekarang pemerintah sudah menggelar perbaikan-perbaikan infrastruktur dan mengimbau masyarakat dari saat ini untuk tidak melaksanakan mudik.
“Dilihat dari aktifitas mudik banyak di Jawa sampai Bali, maka 333 penyekatan disiapkan mulai dari Lampung sampai Bali. Korlantas melihat dari beberapa propinsi yang menjadi kontribusi terbesar mudik terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.” quotenya.
Dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan pelarangan mudik lebaran lantaran untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Pemerintah melarang masyarakat pergi mudik Lebaran pada periode 6-17 Mei 2021 mendatang. Operator transportasi pun dilarang untuk beroperasi pada masa 6-17 Mei 2021.
Terkecuali bagi mereka yang memiliki izin khusus melakukan perjalanan diperbolehkan. Asalkan, sesuai dengan aturan yang diatur.
Terkait dengan adanya kebijakan itu, diketahui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah masyarakat yang masih nekat melakukan mudik.
Turut hadir dalam rakor antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi, Menteri Kesehatan Budi Gunawa Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Kepala BNPB Doni Monardo.