KORLANTASPOLRI – Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menghadiri Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2023, yang digelar Jakarta, Rabu (8/2).
Hadir dalam rapim tersebut Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, PJU Polri dan TNI serta pejabat lainnya.
Rapim TNI dan Polri 2023 mengangkat tema “TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Rapim TNI-Polri tahun ini membahas sejumlah agenda. Antara lain krisis global, Pemilu 2024, hingga Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Hari ini kita membahas tindak lanjut terkait RKB 2023 khususnya peran TNI-Polri untuk mengawal hal-hal apa yang menjadi kebijakan pemerintah namun di sisi lain juga menjadi tugas pokok TNI-Polri,” ujar Kapolri usai Rapim TNI-Polri.
Menurutnya dalam Rapim TNI-Polri terdapat empat fondasi perekonomian Indonesia yang harus dijaga dan dikawal oleh kedua institusi tersebut.
“Agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di tahun 2023 ini di samping krisis global masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai,” tutur Jenderal Listyo Sigit.
Kemudian terkait Pemilu 2024, Listyo Sigit menuturkan, kepolisian dan Bawaslu telah berkoordinasi, terutama dalam pemetaan wilayah berpotensi rawan dalam pesta demokrasi lima tahuhan itu.
“Nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian, itu betul-betul dipersiapakan personel TNI-Polri untuk betul-betul bisa menjaga, agar tidak berkembang menjadi potensi yang tentu tidak kita harapkan,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan TNI-Polri juga akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan program Daerah Otonomi Baru (DOB). Soft approach dikedepankan guna mengamankan program tersebut, namun tetap melakukan penegakan hukum.
“Dua hal itu kita lakukan bersama, karena kita ingin kesejahteraan masyarakat Papua ke depan menjadi semakin baik dengan program yang terus digulirkan pemerintah,” pungkasnya.