KORLANTAS POLRI, Jakarta – Korlantas Polri memperkuat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di seluruh jajaran Ditlantas Polda melalui rapat sinkronisasi Data SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) BMN tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat (12-14/8/2026), tersebut menjadi upaya menyelaraskan pencatatan dan pengelolaan BMN agar sesuai antara data dalam sistem dengan kondisi di lapangan.
Kasubag Logistik Bagrenmin Korlantas Polri AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan, sinkronisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait proses masuk dan keluarnya data BMN, khususnya kendaraan serta data yang tercatat dalam SIMAK BMN.
“Sinkronisasi ini untuk menyamakan persepsi terkait masuk dan keluarnya data BMN, terutama data kendaraan dan data yang ada dalam SIMAK BMN,” kata AKBP Roberto saat penutupan kegiatan, Jumat (14/8/2026).
Selama kegiatan, peserta melakukan pencocokan dan penyelarasan data BMN sekaligus membahas berbagai kendala dalam proses transfer data antara satuan kerja di tingkat pusat dan wilayah.
Roberto meminta para pengelola dan operator BMN menindaklanjuti hasil sinkronisasi. Setiap perubahan BMN, seperti perolehan, pemindahan lokasi, perubahan pengguna hingga penghapusan, harus dicatat sesuai ketentuan.
Menurut Roberto, data BMN yang akurat dan selalu diperbarui menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyusunan laporan BMN yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lihat juga: Cegah Data Tak Sinkron, Korlantas Polri Perkuat Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara 2026
Operator Pemula Dapat Pengetahuan Baru
Salah satu peserta, Bripda Valan dari Ditlantas Polda Sulawesi Utara, mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan data BMN melalui aplikasi SAKTI, termasuk proses pengiriman Arsip Data Komputer (ADK).
Bripda Valan berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diteruskan kepada operator BMN lainnya di wilayah.
“Apa yang saya dapatkan di sini dapat saya ajarkan kepada operator lain, sehingga operator dapat mengetahui cara pengelolaan data yang didapat dari Korlantas,” ujarnya.
Rapat sinkronisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan para operator, tetapi juga memperkuat koordinasi pengelolaan BMN antara pusat dan daerah.
Dengan data yang semakin tertib, akurat, dan terintegrasi, proses administrasi serta pelaporan BMN di lingkungan Korlantas Polri diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
