KORLANTAS POLRI, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2025 dengan tema “Perkuatan Sistem Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah sebagai Upaya Menghadapi Ancaman dan Membangun Respon yang Tangguh”, pada Selasa (6/8/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem keamanan siber di Korlantas Polri seiring dengan pesatnya transformasi digital dalam layanan publik. Hadir dalam kegiatan ini berbagai narasumber dari kalangan akademisi, praktisi industri, hingga regulator.
Dalam sambutannya, Kabag TIK Korlantas Polri Kombes Pol. Siswo Handoyo menyampaikan bahwa pelayanan publik di bidang lalu lintas seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), SIM online, dan aplikasi layanan masyarakat lainnya sangat bergantung pada teknologi informasi yang cepat dan aman. Namun, ia mengingatkan bahwa seiring dengan transformasi digital, potensi ancaman siber pun kian meningkat.
Ia juga berharap melalui FGD ini dapat menjadi forum strategis untuk merumuskan standar keamanan siber yang sesuai dengan karakteristik operasional kepolisian dan lingkungan pemerintahan secara umum.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia DPW DKI Jakarta Prof. Arief Wibowo, turut memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan FGD ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi yang penting antara akademisi, praktisi, dan regulator dalam menghadapi tantangan keamanan siber.
“Kami berharap FGD ini melahirkan semangat untuk memperkuat keamanan siber di Korlantas secara profesional dan kompeten, dengan peningkatan SDM, penguatan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang lebih solid,” ujarnya.
Senior Advisor Telkom Indonesia, Ariyanto Agus Setiawan juga menekankan pentingnya masukan dari industri terkait roadmap pengembangan keamanan siber.
“Harapannya apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi masukan dalam pengembangan roadmap security Korlantas Polri ke depan,” tuturnya.
Ancaman siber seperti ransomware dan pencurian data kini menjadi tantangan serius bagi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan tim tanggap insiden (CSIRT), audit keamanan sistem, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dinilai perlu untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi serangan.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Korlantas Polri dalam membangun sistem keamanan siber yang lebih tangguh, modern, dan terpercaya melalui sinergi lintas sektor.
