KORLANTAS POLRI, Jakarta – Ancaman siber terhadap sistem pemerintahan Indonesia kian kompleks dan masif. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korlantas Polri di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta (7/8/2025). Mengusung tema “Perkuatan Sistem Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintahan”, diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Ditsiber Bareskrim Polri, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kompol Jeffrey Bram, Kasubnit 4 Subdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri, menyoroti bahwa celah keamanan siber di instansi pemerintahan masih banyak disebabkan oleh human error, terutama saat pegawai membuka tautan atau mengunduh file dari sumber tidak aman, yang berisiko membawa malware dan membuka akses bagi peretas.
“Kita berbicara tentang IT Governance, di mana selama ini terjadi human error atau kelalaian daripada admin itu sendiri” jelasnya.
Lebih lanjut, Kompol Jeffrey menekankan pentingnya penerapan prinsip pemisahan hak akses dan audit sistem berkala agar potensi penyalahgunaan bisa terdeteksi lebih awal. Edukasi SDM pengelola sistem juga menjadi kunci.
“Admin-admin ini harus diberikan hak akses yg berbeda. Audit aktivitas sistem secara berkala, sehingga kita bisa melihat adanya kejanggalan atau anomali-anomali yang terjadi di dalam sistem elektronik,” tambahnya.
Sementara itu, Abdul Hanief Amarullah, Sandiman Ahli Muda BSSN, menyampaikan data mencengangkan terkait tren serangan siber di Indonesia. Hingga pertengahan 2025, tercatat 5.838.237 aktivitas anomali jenis ransomware, dan 9.304.727 aktivitas Advanced Persistent Threat (APT) berhasil terdeteksi.
Menurutnya, peningkatan keamanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas instansi.
“Semoga ke depannya bisa lebih meningkatkan kolaborasi antarlembaga, menciptakan sinergitas di antara lembaga pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan keamanan siber” ungkapnya.
BSSN juga menekankan bahwa pemahaman ancaman perlu diperkuat melalui security assessment dan identifikasi aset digital, khususnya bagi pengelola sistem di lingkungan Korlantas.
Dalam kesempatan yang sama, Menhariq Noor, Ketua Tim Cyber Drone 9 dari Kementerian Komdigi, menyoroti fenomena masifnya penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya terhadap perlindungan data pribadi.
“AI dan teknologi memudahkan kita, tapi juga banyak kebocoran data, keamanan informasi, dan penyalahgunaan data pribadi maupun penyalahgunaan AI,” ungkapnya.
Menhariq Noor menggarisbawahi pentingnya pendekatan people-process-technology dalam membangun sistem e-government yang aman. Tanpa SDM yang kompeten, sistem secanggih apa pun bisa dibobol oleh peretas.
“Teknologi tidak bisa berdiri sendiri, proses pun tidak bisa berjalan sendiri. Kami berharap ke depan kolaborasi sinergi dengan Komdigi untuk meningkatkan kapasitas SDM ini untuk terus dikembangkan.” tambahnya.
Dalam FGD ini juga terungkap bahwa teknik serangan siber yang paling sering digunakan adalah phishing, terutama dengan metode social engineering. Serangan ini mengeksploitasi psikologis korban untuk mencuri data penting.
Setiap instansi yang hadir juga memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan untuk mencegah adanya serangan siber ke dalam sistem elektronik milik mereka.
