KORLANTAS POLRI, Bogor – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 menjadi salah satu capaian penting Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik serta arus balik Idulfitri.
Berkat sinergi bersama Kementerian Perhubungan dan seluruh pemangku kepentingan, angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas selama operasi berhasil ditekan secara signifikan.
“Bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait, Polri telah menggelar Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan hingga 5,3 persen dan menekan fatalitas sampai 30,4 persen,” ujar Kapolri saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (1/7).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengamanan jalur mudik, pengawasan titik rawan kecelakaan, hingga optimalisasi pelayanan di lapangan.
Lihat juga: HUT ke-80 Bhayangkara, Presiden Tekankan Polri Jaga Kepercayaan Masyarakat
Jenderal Sigit mengungkapkan, keberhasilan Operasi Ketupat 2026 juga tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap penyelenggaraan operasi pengamanan mudik dan arus balik tahun ini.
Tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, kelancaran arus mudik juga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Kapolri menyebut penyelenggaraan Operasi Ketupat 2026 turut mendorong perputaran uang mencapai Rp161,8 triliun yang berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran negara melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi selama momentum Hari Raya Idulfitri,” ujar dia.
Kapolri menegaskan Polri akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan pada setiap operasi kemanusiaan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Oleh sebab itu, transformasi pelayanan tidak hanya menghadirkan kemudahan akses, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kepolisian yang cepat, humanis, dan berkeadilan.
