KORLANTAS POLRI, Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia Zero Over Dimension dan Overload (ODOL) pada tahun 2027. Kakorlantas menuturkan hal tersebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2025)
Kakorlantas Polri pun mengapresiasi Aptrindo yang dinilai mendukung berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam sektor transportasi dan logistik.
“Yang pertama tentunya atas seizin Bapak Kapolri, saya menghadiri Munas III Aptrindo. Tentunya saya menyampaikan apresiasi karena program-program pemerintah di-support, didukung oleh Aptrindo. Dan tadi kita membahas tentang program pemerintah Indonesia menuju Zero Over Dimension dan Overload,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
Pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah melakukan dialog terkait pembenahan regulasi Over Dimension dan Overload dari hulu hingga hilir. Menurutnya, seluruh aspek mulai dari administrasi hingga teknis pelaksanaan menjadi perhatian bersama demi mewujudkan target pada 2027 mendatang.
“Kita sudah melakukan dialog, sepakat bahwa perbaikan regulasi dari hulu sampai hilir termasuk administrasi ini sudah kita bahas. Dan di 2027 nanti menuju Zero Over Dimension dan Overload tentunya harus kita siapkan secara bersama-sama,” tambah Kakorlantas Polri.
Selain membahas Over Dimension dan Overload, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. juga menyampaikan keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini. Ia menilai kebijakan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga, sangat membantu dalam menjaga kelancaran lalu lintas selama periode mudik.
“Arus mudik bagus, kebijakan pemerintah juga sangat penting membatasi sumbu tiga untuk tidak beroperasi sehingga kita bisa mengelola arus lalu lintas dengan baik,” ungkap Kakorlantas Polri.
Lihat juga: Kakorlantas Tegaskan Penegakan Hukum Over Dimension dan Overload Dimulai 2027 Secara Humanis dan Bertahap
Penanganan Over Dimension dan Overload saat ini masih dalam tahap penyusunan blueprint yang mencakup pembenahan di berbagai sektor. Koordinasi dan kolaborasi dengan pengusaha angkutan maupun pemilik barang terus dilakukan guna menciptakan sistem transportasi logistik yang lebih aman dan tertib.
“Saat ini Over dimension dan Overload masih dalam proses blueprint, perbaikan dari segala lini, baik dari regulasinya, administrasinya, termasuk juga pengusaha-pengusaha. Baik pengusaha truk termasuk pengusaha barang, ini sudah dilakukan koordinasi dan kolaborasi,” jelas Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
Keberhasilan program Zero Over dimension dan Ovedload tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, melainkan membutuhkan kesadaran bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi logistik.
“Karena memang bukan hanya penegakan hukum, kata kunci keberhasilan ini adalah justru dari pada hulu sampai hilir. Agar masyarakat, transportasi juga memahami bahwa semuanya ini untuk kepentingan keselamatan,” tuturnya.
Praktik kendaraan Over dimension dan Overload tidak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa.
“Jangan sampai infrastruktur jalan rusak karena Over Dimension dan Overload, termasuk juga peristiwa-peristiwa kecelakaan yang cukup banyak memakan korban ketika ada Over Dimension dan Overload,” tegas Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
Korlantas Polri juga berencana memperluas penerapan sistem tilang elektronik atau ETLE di ruas jalan tol sebagai bagian dari pengawasan kendaraan logistik. Integrasi data lintas kementerian dan pihak terkait juga akan diperkuat untuk mendukung sistem transportasi yang berkeselamatan.
“Nanti akan kita perluas di jalan tol juga kita berlakukan ETLE. Termasuk juga integrasi data dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian lain, termasuk juga mungkin dengan pengusaha-pengusaha. Karena memang ini semangat kita untuk bisa memperbaiki tansportasi logistik yang ramah dan berkeselamatan,” pungkas Kakorlantas Polri.
