KORLANTAS POLRI, Cikampek – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. meninjau Pos Terpadu KM 57 wilayah Polda Jawa Barat dalam rangka memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan optimal.
Dalam kesempatan itu, Kakorlantas menyebut kondisi arus lalu lintas terkendali, meski terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendampingi Kapolri memantau kesiapan pengamanan di wilayah Jawa Tengah.
Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung di Pos Terpadu Kalikangkung, Jawa Tengah, serta melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan.
“Operasi Ketupat tahun ini dikendalikan langsung oleh Kapolri untuk memastikan seluruh rangkaian pengamanan arus mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” kata Kakorlantas.
Dari hasil pemantauan sementara, arus kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta menuju jalur Trans Jawa hingga ke arah Banten dan penyeberangan menuju Sumatra menunjukkan peningkatan.
Lihat juga: Dirgakkum Korlantas Polri Melepas Tim Liputan Mudik Tempo 2026
“Dari proyeksi sekitar 3,5 juta kendaraan yang diperkirakan akan menuju ke Trans Jawa, Jawa Barat, Cikupa, Banten hingga Sumatra, sekitar 28 persen di antaranya telah sudah meninggalkan Jakarta. Oleh sebab itu, kami masih mengelola hampir kurang lebih 72 persen lagi,” ungkap Kakorlantas.
Kakorlantas turut mengapresiasi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan yang memilih untuk beristirahat di Pos Terpadu di Rest Area KM 57. Ia memastikan secara langsung pergerakan kendaraan yang masuk hingga keluar dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda ini selama operasi tidurnya di Pos ini. Ini untuk diketahui bersama,” ujar dia.
Secara umum kondisi lalu lintas hingga saat ini masih terpantau terkendali, meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan.
Kakorlantas menyebut kebijakan pemerintah terkait Work From Anywhere serta Surat Keputusan Bersama dinilai membantu mendistribusikan pergerakan masyarakat sehingga tidak menumpuk pada satu waktu.
“Dengan adanya Work From Anywhere ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB ini sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas,” pungkasnya.
