Korlantas Polri | Panduan BPKB

Korlantas Polri

Jl. M.T. Haryono Kav. 37-38 Jakarta Selatan, 12770
info@korlantas.polri.go.id
Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri (Completely Knocked Down) meliputi :
  1. Mengisi formulir permohonan;
  2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
    1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
    2. Untuk badan hukum, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
      2. Fotokapi KTP yang diberikuasa;
      3. Surat keterangan domisili; dan
      4. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi.
    3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan;
      2. Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa;
      3. Faktur untuk BPKB;
      4. Sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT);
      5. Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK;
      6. Rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; dan
      7. Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor impor (Completely Built Up) sebagai berikut :

  1. Mengisi formulir permohonan;
  2. Melampirkan tanda bukti identitas seperti yang tertera di atas;
  3. Faktur untuk BPKB;
  4. Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB);
  5. Surat keterangan pengimporan Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi :
    1. Impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A;
    2. Impor Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B; dan
    3. Formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  6. Sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT);
  7. Tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian;
  8. Sertifikat VIN dan/atau Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM);
  9. Surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk Ranmor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
  10. Izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang;
  11. Surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagiRanmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta; dan
  12. Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Penerbitan BPKB baru untuk hasil lelang Ranmor dinas TNI atau Polri yang belum diregistrasi harus memenuhi persyaratan :
  1. Mengisi formulir permohonan;
  2. Melampirkan tanda bukti identitas sesuai dengan yang tertera di atas;
  3. Surat keputusan penghapusan Ranmor dinas TNI atau Polri;
  4. Surat keputusan lelang Ranmor dari instansi yang berwenang;
  5. Fotokopi pengumuman lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website;
  6. Risalah lelang Ranmor pada media massa cetak nasional, lokal, dan/atau website;
  7. Berita acara penyerahan Ranmor yang di lelang;
  8. Bukti pembayaran harga lelang;
  9. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan
  10. Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.
Penggantian BPKB karena rusak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Mengisi formulir permohonan;
  2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan :
    1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
    2. Untuk badan hukum, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
      2. Fotokapi KTP yang diberikuasa;
      3. Surat keterangan domisili; dan
      4. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;
    3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan;
      2. Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa;
      3. Bukti BPKB yang rusak;
      4. STNK; dan
      5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
Penggantian BPKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Mengisi formulir permohonan;
  2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan :
    1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
    2. Untuk badan hukum, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
      2. Fotokapi KTP yang diberikuasa;
      3. Surat keterangan domisili; dan
      4. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;
    3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas :
      1. Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan;
      2. Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa;
      3. Surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata di atas kertas bermeterai;
      4. Surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident tempat BPKB diterbitkan;
      5. STNK;
      6. Bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu msing-masing 1 (satu) minggu di media cetak yang berbeda; dan
      7. Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.