Kakorlantas Bahas Kesiapan Implementasi Pengembangan Samsat Online Nasional

Kakorlantas

KorlantasPolri – Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang layanan Samsat Kendaraan Bermotor, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Refdi Andri mengundang para mitra kerjasama yang terlibat langsung dalam pelayanan dan pembayaran Samsat Online dengan Korlantas Polri.

Undangan yang dilayangkan Kakorlantas, Senin, 5 November 2018, di Ruang Rapat Praja Ghupta, Lt 3, Korlantas Polri, Jl. MT. Haryono, Jakarta Selatan, ini dalam rangka mengembangkan pelayanan Samsat Online Nasional yang akan diterapkan di 23 Provinsi di Indonesia.

Kakorlantas meminta evaluasi pelaksanaan program pelayanan Samsat dari tahun sebelumnya untuk persiapan dan kesiapan gelaran rapat Analisa dan evaluasi serta koordinasi guna pengembangan Samsat Online Nasional.

“Kita berkumpul disini untuk mengecek dan melihat persiapan serta pembahasan dalam gelaran rapat Anev dan koordinasi Samsat tingkat Nasional tahun 2018 yang akan dilakukan pada 15 November 2018 mendatang di Bali,” kata Kakorlantas.

“Di mana nanti akan sekaligus ada penandatanganan nota kesepahaman dan PKS kerjasama Samsat Online Nasional yang akan diterapkan di 23 provinsi di Indonesia,” ucap Kakorlantas.

Kakorlantas menegaskan pengecekan dan evaluasi akhir ini penting dikarenakan pada saat penandatanganan MoU nanti sama halnya kita bersumpah untuk menjamin dan melayani masyarakat. Terlebih nanti akan disaksikan langsung oleh Kapolri, Kemendagri dan Kemenkeu.

“Setelah penandatanganan, artinya kita semua sudah siap melakukan pelayanan pada masyarakat, jangan sampai kita atau para mitra kerja belum siap. Baik dari aplikasi, fitur, pihak Bank, dan pelayanan lainnya.” imbuhnya.

Hal tersebut diminta Kakorlantas langsung, dikarenakan dirinya mengakui evaluasi sistem pelayanan Samsat Online yang telah diterapkan di tujuh Samsat di provinsi Indonesia pada tahun 2017 belum seutuhnya bekerja secara online.

“Evaluasi layanan Samsat Online di Tujuh provinsi Indonesia tahun 2017 belum seutuhnya maksimal dalam online maupun layanannya kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat justru dua kali kerja atau jalan. Maksudnya, masyarakat yang bayar ke bank atau ke ATM harus juga pergi ke Samsat untuk melakukan pengesahan,” terangnya.

Oleh sebabnya, Kakorlantas mengarahkan pada waktu rapat Anev dan penandatanganan nota kesepahaman dan PKS kerjasama Samsat Online Nasional tahun 2018, perlu point penambahan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut untuk melakukan pembenahan sistem, fitur, terutama untuk kerja hal dalam masalah pengesahan STNK. Bagaimana membangun sistem pengesahan STNK secara online yang benar-benar online tanpa harus dua kali kerja.

“Dalam nota kesepahaman tertulis penentuan batas waktu untuk pembenahan dan membangun sistem agar semua benar-benar bisa online. Saya kira kita hanya perlu merubah, dan hal ini ditanggapi positif secara bersama, tidak perlu tambah perangkat baru,” paparnya.

Dalam pertemuan rapat, turut dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi Korlantas Polri, pejabat BPRD DKI, pejabat Jasa Raharja, ASN mendagri, Jajaran deputi perbankan, Bank nasional, swasta pemerintah, dan daerah.